Tantangan Pers Indonesia

(Kiri-Kekanan) Tenaga Ahli Kementerian Kominfo Dedy Permadi, Ketua Masyarakat Anti Hoaks Septiaji Eko Nugroho, Direktur Utama Telkomsel Ririek Ardiansyah, Ketua Bidang Advokasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang juga Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas Tri Agung Kristanto menjadi pembicara pada diskusi dengan tema "Deteksi Hoaks sebagai Langkah Cerdas Bermedia Sosial" dalam rangka Hari Pers Nasional 2018 di Gedung Convention Hall Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2) . Diskusi dimoderatori oleh Kepala Desk Ekonomi Harian Kompas Dewi Indriastuti (paling kanan). 

Hari Pers Nasional 2018 diperingati hari ini di Padang, Sumatera Barat. Pertemuan insan pers nasional tahunan ini akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Sejumlah isu soal industri media menjadi topik bahasan dalam Konvensi Nasional Media Massa maupun dalam berbagai sesi dialog. Dalam sesi dialog dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ketua DPD Oesman Sapta Odang menyerukan Hari Pers Nasional (HPN) menjadi tonggak kebangkitan pers nasional. 

Dalam kesempatan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan pandangannya mengenai betapa pentingnya media sebagai penyampai informasi kepada publik. Informasi yang benar yang harus diketahui masyarakat. 

Harapan itu tentunya masuk akal. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa industri pers dihadapkan pada masalah internal dan eksternal yang tidak mudah. Transformasi ke digital adalah keniscayaan yang harus dijalani, masih tingginya pajak kertas adalah masalah lain yang dirasakan membebani media cetak. Penerbit kecil di daerah merasakan dampak peralihan ke digital, terlebih menjelang pilkada. Dalam sarasehan Serikat Perusahaan Pers terungkap bagaimana wartawan media cetak lokal berpindah ke media daring untuk kepentingan pilkada.

Media daring memang tumbuh eksponensial. Menurut catatan Dewan Pers, jumlah portal berita daring di Indonesia lebih dari 43.000, tetapi masih sangat sedikit yang terverifikasi sebagai perusahaan pers profesional. Perubahan lanskap media itu mengubah pemasang iklan untuk beralih ke media daring. Namun, ternyata yang mendapatkan keuntungan justru platform asing. 

Meskipun demikian, di tengah segala masalah yang melingkupinya, kita tetap berkomitmen pers Indonesia tetap akan menjalankan fungsinya untuk mendidik, menghibur, mengedukasi, dan melakukan kontrol sosial. Independensi pers harus tetap dijaga untuk menjaga marwah jurnalisme itu sendiri. Pers harus mampu menjalankan perannya sebagai rumah penjernih informasi di tengah maraknya "informasi" dan berita bohong.

Di tengah maraknya media sosial, pers dituntut untuk menjelaskan duduknya perkara dan mengangkat fakta yang selama ini tak terungkap. Peran pers sebagai penyuara orang yang tak bisa bersuara justru menjadi kebutuhan saat ini. Terungkapnya bencana kesehatan di Agats, Asmat, Papua, adalah salah satu peran pers yang diharapkan warga. 

Di hari pers nasional, saatnya kita merefleksi dan meneguhkan posisi pers yang akan tetap berada di tengah antara negara dan rakyat. Pers akan tetap selalu menjadi teman mengawal perjalanan bangsa untuk mencapai tujuan negara yang ditegaskan dalam pembukaan konstitusi, yakni menyejahterakan masyarakat dan hadirnya keadilan sosial.

Untuk menjalankan peran itu, pers dituntut untuk tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, meningkatkan profesionalisme jurnalis, serta menyadari kembali bahwa jurnalisme hadir adalah untuk melayani kepentingan warga, bukan kepentingan yang lain.

Kompas, 9 Februari 2018